Dugaan Pemerasan Dana Revitalisasi Sekolah Terkuak, 83 Kepala Sekolah Diperiksa 13 Penyidik Kejati Lampung

 

SERGAP KRIMINAL - LAMPUNG TENGAH – Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Lampung Tengah terus bergulir. Sebanyak 83 kepala sekolah penerima bantuan diperiksa oleh tim penyidik yang melibatkan 13 personel.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami dugaan permintaan setoran sebesar 15 persen dari nilai bantuan revitalisasi sekolah. Penyidik menggali keterangan terkait pelaksanaan program, mekanisme pekerjaan, hingga dugaan adanya permintaan uang kepada pihak sekolah.

Penanganan perkara ini berada di bawah kewenangan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung melalui bidang Tindak Pidana Khusus, dengan dukungan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah.

Sebelumnya, pada 10 November 2026, penyidik Kejati Lampung melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Tengah serta sejumlah lokasi terkait.

Dalam kegiatan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen, perangkat elektronik, telepon genggam, laptop, dan perangkat penyimpanan rekaman CCTV yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara.

Penyidik juga telah meminta keterangan sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Disdikbud Lampung Tengah guna menelusuri dugaan keterlibatan pihak-pihak terkait.

Fokus penyidikan saat ini mencakup dugaan permintaan setoran, aliran dana, pihak yang diduga meminta maupun menerima uang, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

Pemeriksaan terhadap 83 kepala sekolah menjadi langkah penting untuk mencocokkan keterangan para penerima bantuan dengan dokumen dan barang bukti yang telah dikumpulkan penyidik.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena program revitalisasi sekolah sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, bukan menjadi celah bagi praktik penyalahgunaan kewenangan.

Masyarakat berharap Kejati Lampung mengusut perkara tersebut secara transparan, profesional, dan menyeluruh, termasuk mengungkap siapa pun yang terbukti terlibat tanpa pandang jabatan.

Proses Hukum Masih Berjalan

Dugaan pemerasan tersebut masih dalam tahap penyidikan. Pemeriksaan terhadap para kepala sekolah maupun pihak lainnya merupakan bagian dari proses pengumpulan alat bukti. Penetapan kesalahan seseorang tetap harus berdasarkan proses hukum dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Di kutip dari berbagai sumber

Lebih baru Lebih lama