Pesan itu kemudian dijawab redaksi Menara Sumba.
“Maksudnya bagaimana Pak Nuel,” bunyi balasan chat WA yang dikirim redaksi Menara Sumba.
Namun chat redaksi media ini tidak lagi mendapat balasan.
Atas sikapnya ini ditengarai jika Imanuel Bombo sedang menantang awak media karena berupaya mengungkap hasil kegiatan Reboisasi Hutan dan Lahan (RHL) yang diduga jauh dari target.
Kasus ini mencuat berdasarkan temuan awak media setelah mendapat laporan dari sejumlah warga yang mengungkap ada hal tidak beres dalam kegiatan ini.
Namun saat dikonfirmasi kepada pihak UPT KPH Kabupaten SBD beberapa waktu lalu tidak ada penjelasan komplit terkait kegiatan ini.
Kepala UPT KPH Kabupaten SBD, Marthen Bulu, S.Hut yang saat itu didampingi Imanuel Bombo selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan tidak bisa menyebut jumlah anggaran untuk RHL selama tiga tahun.
Demikian halnya dengan titik lokasi, hingga total luas areal RHL yang dilaksanakan di kabupaten SBD.
Dari berbagai sumber informasi media ini disebutkan bahwa kegiatan RHL tersebar di tiga wilayah (Loura, Wewewa, dan Kodi).
Namun yang diterangkan saat itu hanya fokus pada lokasi di Desa Karuni, Kecamatan Loura yang luasnya 100 hektar.
“Kegiatannya sudah lama sehingga tidak hafal lagi jumlah keseluruhan anggaran,” kelit Marthen Bulu.
Dalam penjelasan itu disebut bahwa pihak UPT KPH Kabupaten SBD hanya mengelola anggaran untuk tenaga kerja dan sejumlah pembayaran kegiatan lain.
Sedangkan pengadaan anakan, kawat duri, dan beberapa item lain ditangani langsung oleh Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Benain Noelmina selaku pemilik kegiatan.
Salah satu sumber informasi terpercaya malah menyebut angka fantastis untuk kegiatan pemeliharaan selama dua tahun.
“Selama dua tahun itu dana yang digelontorkan untuk satu lokasi saja dengan luas 100 hektar mencapai 1,5 miliar,” sebut sumber ini.
Jika terdapat tiga lokasi (Loura, Wewewa, Kodi) untuk kegiatan RHL maka total luas lahan mencapai 300 hektar.
Dengan demikian untuk anggaran pemeliharaan selama dua tahun mencapai 9 miliar, di luar anggaran pada tahun pertama yang jauh lebih besar.
Sayangnya, anggaran sebanyak itu tidak menampakkan hasil menggembirakan.
Dari konfirmasi awak media tersirat upaya pihak UPT KPH Kabupaten SBD hendak menutupi pengelolaan kegiatan yang ditengarai bermasalah ini.
TIM


0 Komentar